Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid bersama Anggota Komisi I Rachel Mariam Sayidina dan Dave Akbarshah Fikarno menerima kunjungan kehormatan dari perwakilan Parlemen Portugal di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta (7/9/23). Foto : Tari/Man

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid bersama Anggota Komisi I Rachel Mariam Sayidina dan Dave Akbarshah Fikarno menerima kunjungan kehormatan dari perwakilan Parlemen Portugal. Diungkapkan Meutya, pertemuan ini membuka peluang kerjasama antara Indonesia dan Portugal dalam bidang kelautan hingga perlawanan untuk memerangi narkoba.

“Tadi disampaikan beberapa, mungkin yang dengan parlemen Indonesia adalah lebih banyak pertukaran parliament to parliament. Karena saat ini karena posisi yang cukup jauh secara geografis, jadi pertukaran antar parlemen masih kurang,” ujar Meutya kepada Parlementaria usai Rapat Kerja Komisi I di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta (7/9/23).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menyampaikan, pertemuan-temuan dengan Parlemen Portugal akan lebih sering dilakukan guna membahas kemungkinan kerja sama untuk nasional coast guard atau Badan Keamanan Laut (Bakamla) gitu. Karena memang mereka punya keunggulan di bidang kelautan dengan wilayah mereka yang berdekatan dengan Spanyol begitu ya. Jadi mereka punya pengamanan laut yang luar biasa, ini juga bisa kita kerjasamakan,” sambungnya.

Selain membuka peluang terkait keamanan laut, Meutya juga mengungkapkan pihaknya tengah mendorong kerjasama antara BNN dengan Portugal dalam memerangi masalah narkoba. Ia juga menegaskan bahwa sebelumnya penyelesaian terkait dengan masalah ini dilakukan dengan sangat baik di kota Lisbon, Portugal.

“Tidak terkait langsung dengan Komisi I, tapi kerja sama luar negeri saya rasa juga masih dalam ranah Komisi I. Kerja sama untuk memerangi narkoba. Tadi beliau duta besarnya menawarkan kerja sama untuk bidang itu dengan BNN yang sekarang sebetulnya sudah dimulai. Tinggal DPR mendorong untuk kerja sama ini bisa betul-betul berjalan,” ungkap Meutya.

Lebih lanjut Meutya juga menambahkan perlu adanya pertemuan non governmental yang tidak bersifat kaku dan juga bersifat friendship group agar menjadi satu kesepahaman yang baik. “Tapi tentu harus banyak pertemuan-pertemuan yang non governmental ya. Kalau governmental saja kan mungkin biasanya lebih terstruktur, mungkin sedikit lebih kaku. Lebih kepada friendship group yang kita harapkan bisa menjadi dasar kerja sama yang lebih memiliki kesepahaman yang baik,” tutupnya. (we,far/aha)